Bupati Blitar Hadiri Paripurna DPRD, Penandatanganan Perubahan KUA-PPAS 2026 Resmi Disepakati

Siberspace.id, Blitar - Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang digelar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Senin siang (07/09/2026).

Rapat Paripurna tersebut mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, bersama jajaran Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Staf Ahli Bupati, para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 menjadi bagian penting dalam rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.

Bupati Blitar Rijanto mengatakan, kesepakatan yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD merupakan wujud komitmen bersama dalam menyusun kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah.

“Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS ini menjadi landasan penting dalam melanjutkan proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kami berharap seluruh tahapan selanjutnya dapat berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas Bupati Rijanto.

Menurutnya, perubahan kebijakan anggaran perlu dilakukan untuk menyesuaikan program pembangunan dengan dinamika serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

“Kami bersama DPRD berkomitmen agar kebijakan anggaran yang disusun tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Blitar,” ujarnya.

Dengan resmi disepakatinya Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (kmf/adv/)