Petani dan Nelayan Suarakan Aspirasi di DPRD Blitar

Jawa Timur, Siberspace.id -- Sekelompok masyarakat petani dan nelayan Kabupaten Blitar berkumpul di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, menyuarakan aspirasi mereka terkait sejumlah masalah hukum yang mengganggu masyarakat, Selasa (19/11/2024).

 Aksi tersebut dipimpin oleh Koordinator Aksi M. Trianto yang berorasi dengan penuh semangat, mengajak masyarakat untuk bersama-sama mempertahankan demokrasi dan keadilan.

Dalam orasinya, Trianto menyatakan bahwa tindakan ini bukan sekadar protes, tetapi merupakan seruan dari hati nurani masyarakat Blitar yang merasa terpinggirkan oleh berbagai kasus yang melibatkan manipulasi hukum dan penyalahgunaan kekuasaan. Ia menegaskan, perjuangan ini adalah demi mempertahankan demokrasi dan keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi di tanah Blitar.

Salah satu sorotan utama dalam aksi tersebut adalah kasus pemalsuan dokumen yang mencatut nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi pada tahun 2018. Kasus ini melibatkan mantan Bupati Blitar periode 2015-2020 dan mencoreng nama baik Mohammad Trijanto, seorang aktivis anti-korupsi yang juga merupakan calon anggota tetap DPD RI Jawa Timur periode 2019-2024.

Alih-alih mendapatkan dukungan dalam perjuangannya melawan korupsi, Trijanto malah dituduh mencemarkan nama baik untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Hingga saat ini, pelaku pemalsuan dokumen yang mencatut nama KPK tersebut belum ditemukan, menimbulkan dugaan adanya konspirasi hukum yang dapat membungkam demokrasi dan kebenaran.

Pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai dasar negara kembali ditekankan oleh masyarakat Blitar. Mereka menegaskan bahwa demokrasi sejati harus menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan keberpihakan pada rakyat. Demokrasi tidak boleh hanya menjadi alat politik untuk meraih kekuasaan, melainkan sarana untuk menciptakan kehidupan yang adil, damai, dan bebas dari intimidasi.

“Kami menginginkan pemimpin yang berjiwa besar, yang memprioritaskan keadilan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” ujar Ibnu Harris Priandoko, perwakilan masyarakat Blitar.

Masyarakat Blitar juga menuntut agar kasus pemalsuan dokumen KPK diselidiki secara transparan dan tuntas, serta melibatkan publik dalam proses hukum yang ada. Mereka menuntut agar perkembangan kasus ini dilaporkan secara terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

“Tuntutan kami adalah penyelidikan yang adil, terbuka, dan tanpa ada intimidasi. Kami ingin keadilan bagi semua warga Blitar,” tegas mereka.

Dalam aksi ini, masyarakat Blitar menyampaikan tiga tuntutan utama yang harus dipenuhi oleh pihak terkait:

Penyelidikan transparan dan tuntas terhadap pemalsuan dokumen yang mencatut nama KPK, dengan tujuan mengungkap pelaku dan memastikan keadilan.
Pelaporan terbuka terkait perkembangan kasus kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan publik.
Perlindungan terhadap warga yang menyuarakan kebenaran, serta penghentian intimidasi terhadap mereka yang memperjuangkan keadilan.
Mencari Pemimpin yang Berkeadilan

Melalui aksi ini, masyarakat Blitar menegaskan bahwa mereka membutuhkan pemimpin yang adil, jujur, dan pro-rakyat, yang tidak hanya berfokus pada kepentingan segelintir pihak. Mereka menuntut agar demokrasi yang diterapkan di Kabupaten Blitar benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila, di mana kepentingan rakyat harus diutamakan.

“Demokrasi yang kami perjuangkan adalah demokrasi untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang atau kelompok tertentu,” tegas masyarakat Blitar dalam pernyataan mereka.

Dengan semangat yang tinggi, masyarakat Blitar berharap aksi ini dapat menginspirasi perubahan yang lebih baik dan menegakkan keadilan yang sesungguhnya di Kabupaten Blitar. Mereka ingin melihat demokrasi yang bebas dari konspirasi dan penindasan, serta memberikan rasa aman dan adil bagi setiap warga.

Reporter : Eko Suprapto

Editor : Melinda