Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi DPRD Kota Pekanbaru Terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD 2023

Pekanbaru, Siberspace.id - DPRD Kota Pekanbaru menggelar rapat paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023, Selasa (22/11/2022).

Rapat paripurna masa sidang ke-13 masa sidang kesatu tahun 2022/2023 ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama ST MT didampingi didampingi Dua Wakil Ketua lainnya Tengku Azwendi Fajri SE dan Ir Nofrizal MM.

Sedangkan dari Pemko Pekanbaru, dihadiri oleh Plt Sekdako Pekanbaru Indra Pomi Nasution serta sejumlah pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Sesuai kesepakatan MoU antara DPRD dan Pemko Pekanbaru, Ranperda APBD Kota Pekabaru tahun anggaran 2023 berjumlah sebesar Rp 2,699 Triliun. Dimana, target pendapatan asli daerah atau PAD Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dipatok sebesar Rp 961 Miliar.

Secara umum, pandangan umum fraksi yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Pekanbaru menyoroti minimnya realisasi pendapatan asli daerah sehingga tidak mencapai target.

Sebanyak 7 Fraksi di DPRD Kota Pekanbaru secara bergantian menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap nota keuangan dan Ranperda APBD Kota Pekanbaru TA 2023.

Juru bicara Fraksi PKS Yasser Hamidy menyoroti realisasi PAD Kota Pekanbaru yang selalu tidak mencapai target. Hal ini harus menjadi catatan bagi Pj Walikota Pekanbaru kedepannya.

"Berdasarkan data Bapenda Kota Pekanbaru, realisasi PAD tertinggi yang pernah dicapai sebesar Rp 710 Miliar pada tahun 2019 lalu," Ucap Yasser.

 

Selanjutnya, juru bicara Fraksi Gerindra Plus Nurul Iksan mengatakan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi warga.

"Pemko harus menganggarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini karena ini sangat membantu masyarakat," tegas Nurul.

 

Selain itu, ia juga mempertanyakan PAD Kota Pekanbaru dalam 5 tahun terakhir selalu tak tercapai. Padahal, setiap tahun usaha di Kota Pekanbaru selalu bertambah.

"Kami minta lebih diintenskan lagi menarik pajak unggulan seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame dan retribusi lainnya," ucapnya.

Selanjutnya, Juru Bicara Frakksi Partai Demokrat Pangkat Purba SH menyampaikan bahwa fraksinya menginginkan APBD tahun anggaran 2023 harus menyentuh visi misi Kota Pekanbaru.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga menilai Pemkot Pekanbaru masih belum serius dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah karena selalu tidak mencapai target. (ADV)