Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2025 Digelar di Ruang Pola

Bengkulu, Siberspace.id -- Inspektur Kota Bengkulu, Eka Rika Rino, mewakili Pj Walikota Bengkulu Arif Gunadi yang berhalangan hadir, menghadiri acara High Level Meeting terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu tahun 2025 yang digelar di ruang Pola Provinsi Bengkulu, Selasa (11/2). Acara ini dihadiri oleh Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, dan seluruh kepala daerah serta kepala Bappeda dari kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, membuka acara yang diselenggarakan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu ini. Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu, Faeshol Cahyo, menyerahkan surat tugas evaluasi perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah kepada Plt Gubernur dan kepala daerah dari kabupaten/kota.

Dalam wawancara, Eka Rika Rino mengungkapkan bahwa untuk Kota Bengkulu, BPKP telah melakukan asistensi dan mulai bekerja di Bappeda. "Di Kota Bengkulu, BPKP sudah masuk dan asistensinya sudah berjalan. Acara hari ini lebih kepada seremonial untuk seluruh provinsi," ujarnya.

Eka menambahkan bahwa salah satu poin penting dalam pertemuan ini adalah sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan visi misi kepala daerah, terutama untuk kepala daerah yang baru terpilih. 

"Pak Gubernur menyampaikan agar visi misi kepala daerah harus sejalan dengan RPJMD. Jika belum bisa terwujud dalam APBD murni, hal itu dapat dicapai pada APBD perubahan," katanya.

Sementara itu, Faeshol Cahyo menekankan pentingnya kepala daerah dan kepala Bappeda untuk menyusun perencanaan yang matang. "Perencanaan yang buruk akan berujung pada kegagalan. Kami sering menemui kegiatan yang tidak relevan, atau barang yang ada namun tidak digunakan atau dimanfaatkan," ujar Faeshol.

Acara ini juga sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden yang meminta agar setiap rupiah yang dibelanjakan harus benar-benar digunakan untuk melayani masyarakat, tanpa adanya kebocoran atau keborosan. "Serapan APBD seringkali tinggi, tetapi manfaat yang diterima masyarakat masih minim," tambah Faeshol.

Dengan evaluasi yang lebih baik, diharapkan perencanaan strategis pemerintah daerah dapat berjalan maksimal, menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata.

Reporter : Edoin

Editor : Melinda