Skip to main content

Wakil Bupati Asahan Pimpin Rakor Pemulihan UMKM Pascabencana, Dorong Ekonomi Masyarakat Segera Bangkit

siberspace.id, Asahan – Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.AP., memimpin Rapat Koordinasi Pemulihan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pascabencana di Kabupaten Asahan yang berlangsung di Aula Mawar, Senin (7/9/2026).

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM yang terdampak bencana. Pemulihan ekonomi pascabencana dinilai perlu dilakukan secara terpadu agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas usaha dan memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Asahan menekankan bahwa penanganan dampak bencana tidak berhenti setelah kondisi darurat berakhir. Tahapan pemulihan harus menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Menurut Rianto, UMKM memiliki posisi penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Keberadaan pelaku UMKM tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan dan produksi, tetapi juga menjadi sumber pendapatan bagi banyak keluarga serta membuka lapangan pekerjaan di lingkungan masyarakat.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan proses pemulihan UMKM dilakukan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan. Identifikasi pelaku usaha terdampak, pendataan tingkat kerusakan maupun kerugian, serta pemetaan kebutuhan menjadi langkah awal yang penting sebelum menentukan bentuk dukungan yang diberikan.

"Pemulihan UMKM harus dilakukan secara terarah dan berdasarkan data. Kita perlu mengetahui kondisi pelaku usaha yang terdampak, apa kebutuhannya, dan bentuk intervensi apa yang paling tepat agar bantuan maupun program pemerintah benar-benar memberikan manfaat," ujar Wakil Bupati.

Rianto juga meminta perangkat daerah terkait untuk memperkuat koordinasi dalam melakukan pendataan dan pemetaan kondisi UMKM terdampak. Langkah tersebut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih program sekaligus memastikan dukungan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.

Selain pemulihan aktivitas usaha, Wakil Bupati menilai pentingnya memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM agar mampu kembali mengembangkan usahanya. Pendampingan dapat diarahkan pada penguatan kapasitas usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran, akses permodalan, hingga pemanfaatan teknologi sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Menurutnya, kondisi pascabencana harus menjadi momentum untuk membangun UMKM yang lebih tangguh. Pemulihan tidak hanya ditujukan agar pelaku usaha kembali pada kondisi sebelum bencana, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai risiko dan perubahan di masa mendatang.

"Yang kita harapkan bukan sekadar UMKM kembali beraktivitas seperti sebelumnya, tetapi juga menjadi lebih tangguh dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi apabila menghadapi risiko maupun tantangan di kemudian hari," tegasnya.

Wakil Bupati juga menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pemulihan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri, sehingga diperlukan kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, lembaga keuangan, organisasi masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sinergi tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan sekaligus memperluas akses pelaku UMKM terhadap berbagai sumber dukungan. Dengan koordinasi yang baik, setiap kebutuhan dapat dipetakan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan serta kemampuan masing-masing pihak.

Dalam rapat koordinasi tersebut, aspek ketepatan sasaran juga menjadi perhatian. Setiap program pemulihan harus mengacu pada data dan kondisi faktual di lapangan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha terdampak.

Pemerintah Kabupaten Asahan juga berupaya memastikan agar proses pemulihan ekonomi masyarakat berjalan secara berkelanjutan. Pemulihan UMKM diharapkan tidak hanya mengembalikan kegiatan produksi dan perdagangan, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas serta daya saing pelaku usaha.

Rianto menyampaikan bahwa keberhasilan pemulihan ekonomi pascabencana dapat dilihat dari kembali bergeraknya aktivitas masyarakat. Ketika pelaku UMKM dapat kembali berproduksi, berdagang, dan memperoleh penghasilan, maka secara bertahap roda perekonomian masyarakat akan kembali berjalan.

"Ketika UMKM kembali bergerak, maka aktivitas ekonomi masyarakat juga akan ikut bergerak. Karena itu, pemulihan UMKM harus menjadi perhatian bersama dan dilakukan dengan langkah yang konkret, terukur, serta berkelanjutan," katanya.

Selain dukungan pemerintah, pelaku UMKM juga diharapkan memiliki semangat untuk bangkit dan memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Pemerintah daerah akan terus berupaya memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan daerah agar pelaku usaha dapat kembali menjalankan kegiatan ekonominya.

Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi upaya memperkuat kebijakan pemulihan ekonomi daerah dengan memperhatikan kondisi masyarakat terdampak bencana. Setiap langkah yang diambil diharapkan dapat memberikan dampak nyata terhadap percepatan pemulihan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, pendataan, pendampingan, dan dukungan kebijakan bagi pelaku UMKM terdampak bencana. Upaya tersebut merupakan bagian dari strategi pemulihan ekonomi daerah yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan dukungan berbagai pemangku kepentingan, Pemerintah Kabupaten Asahan berharap pelaku UMKM yang terdampak bencana dapat segera bangkit, kembali menjalankan usahanya, serta berkembang menjadi lebih kuat dan adaptif.

Pemulihan UMKM pascabencana pada akhirnya bukan hanya tentang mengembalikan aktivitas ekonomi, tetapi juga membangun ketahanan masyarakat agar lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Pemerintah Kabupaten Asahan akan terus mendorong langkah-langkah strategis tersebut sebagai bagian dari upaya mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan.(prasetio)

Wilayah